Sumpah Pemuda Dan Cita-Cita Nasional Kita

86 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1925, sebuah manifesto sudah diumumkan: manifesto pemuda. Manifesto itu sudah menegaskan perlunya sebuah pemerintahan sendiri, yang mandiri dan tidak bergantung kepada luar, dan mempersatukan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan itu.

Manifesto itu kemudian mengerucut dalam ikrar pemuda di tahun 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Sumpah pemuda adalah peristiwa revolusioner dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, para pemuda dari berbagai daerah berhasil menghilangkan rintangan etnisitas, keagamaan, dan kesukuan, demi merengkuh cita-cita nasional bersama: Indonesia merdeka.

Bung Karno, dalam sebuah pidatonya saat peringatan Sumpah Pemuda di tahun 1963, menyerukan agar generasi penerus tidak “tidak mewarisi sumpah pemuda,  tapi warisilah api Sumpah Pemuda”. Menurut Bung Karno, “kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir.”

Karena itu, bagi Bung Karno, sumpah pemuda harus diletakkan pada visi: satu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dan persahabatan antarbangsa yang abadi. Jika demikian, cita-cita sumpah pemuda tidaklah berakhir pada proklamasi kemerdekaan saja, tetapi ia akan terus hidup dan berkobar dalam lokomotif perjuangan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Sekarang, 83 tiga tahun setelah ikrar sumpah pemuda, cita-cita masyarakat adil dan makmur makin jauh dari kenyataan. Sebagian besar rakyat kita hidup miskin. Pengangguran sudah merajalela di mana-mana. Anak-anak usia sekolah terusir dari lembaga pendidikan dan terpaksa menyambung hidup di jalan-jalan. Kaum buruh berhadapan dengan upah murah. Biaya kesehatan makin makin mahal dan makin sulit diakses oleh rakyat.

Sementara itu, penyelenggara negara juga makin jauh dari cita-cita nasional. Cara pemerintah menyelenggarakan perekonomian tidak berpijak kepada filosofi ekonomi warisan pendiri bangsa, yakni pasal 33 UUD 1945. Rejim SBY-Budiono lebih senang mengikuti jalan liberalisme ekonomi. Jalan itu diikuti dan dipuja-puji pula oleh sekawanan ekonom didikan barat.

Bangsa Indonesia pun berada dimulut kehancuran: negara pengutang terbesar di dunia, negara paling korup di dunia, negara pengirim tenaga kerja migran terbesar, dan negara pengimpor segala barang kebutuhan hidup terbesar di dunia.

Cerita-cerita tentang bumi dan kekayaan alam Indonesia kini seolah tinggal dongen. Sebagian besar kekayaan alam itu sudah berpindah tangan ke tangan asing: emas, tembaga, bauksit, minyak, nikel, batubara, mangan, dan lain-lain. Pulau-pulau yang indah nan cantik pun sudah disewa oleh orang-orang kaya dari luar negeri.

Padahal, pada tahun 1956 Bung Karno pernah berkata: “Negeri kita kaya, kaya, kaya-raya, Saudara-saudara. Berjiwa besarlah,berimagination. Gali ! Bekerja! Gali! Bekerja! Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia!”

Rupanya, kata-kata Bung Karno ini dilupakan oleh para pemimpin bangsa saat ini, juga oleh sebagian besar pemuda kita saat ini. Dulu, Bung Karno seolah menunda untuk mengolah kekayaan alam kita yang berlimpah. Sebab, ia menunggu para pemuda-pemudi Indonesia selesai belajar teknologi di berbagai penjuru dunia. Tetapi, sekarang ini justru sebaliknya, kita punya banyak pemuda jebolan sekolah bermutu di luar negeri, tetapi sangat sedikit diantara mereka yang berfikir demi bangsa dan negaranya.

Tetapi, sejarah telah memberi tahu kepada kita: pemuda pernah memainkan peranan penting dalam sejarah perjuangan nasional. Persoalan pokok kita sekarang ini tidak berbeda jauh dengan kolonialisme di masa lalu: penjajahan asing. Penjajahan asing ini bisa eksis karena pemerintahan nasional sekarang berkarakter inlander dan tidak memihak kepentingan nasional.

Sudah saatnya para pemuda kembali kepada tugas sejarahnya. Tugas paling mendesak saat ini adalah membebaskan bangsa dari cengkeraman imperialisme. Hanya dengan begitu, bangsa Indonesia punya kesempatan untuk menatap masa depan dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya: masyarakat adil dan makmur.